Bagaimana situasi demokrasi Indonesia pada tahun 2021? Inilah pertanyaan besar yang akan dijawab di dalam buku ini. Secara umum, kondisi demokrasi masih sama dibandingkan tahun sebelumnya, bahkan dapat dikatakan makin buruk: mengalami kemunduran dan putar balik ke arah otoriterisme. 

Seperti tertuang dalam refleksi-refleksl LP3ES sebelumnya, kondisi kemunduran demokrasi dan putar balik ke arah otoriterisme itu masih kita temukan di tahun 2021 seperti, antara lain:

Pertama, diabaikannya aturan main. demokratis. Wacana presiden tiga periode masih hidup dan dipertahankan hingga hari ini. Wacana tersebut secara jelas merefleksikan hasrat untuk mengingkari aturan main demokratis. Bukti lain adalah alotnya penentuan tanggal Pemilu karena diintervensi oleh tarik ulur kepentingan status quo dan bukan berdasarkan pertimbangan feasibilitas Pemilu, Di sisi lain, undang-undang cipta kerja yang belakangan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi menjadi penanda lainnya. 

Kedua, absen atau diberangusnya lawan politik (oposisi). Hal ini tampak misalnya dengan berlangsungnya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang merupakan rekayasa politik dari kekuatan dalam lingkaran istana yang kemudian dianulir sendiri oleh Menteri Hukum dan HAM setelah muncul protes kuat dari masyarakat sipil. 

Ketiga, toleransi atau anjuran penggunaan kekerasan oleh aparat negara. Hal ini terekam dari berbagai laporan yang dikeluarkan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), Komnas HAM dan Amnesty Internasional.

Keempat, terberangusnya kebebasan sipil termasuk media seperti tampak jelas pada kebangkitan otoriterisme digital yang semakin nyata hari-hari ini.

Buku yang berisi hasil pengamatan, penelitian, dan kajian peneliti LP3ES ini secara umum mengelaborasi berbagai permasalahan demokrasi di Indonesia: dari mulai kebangkitan otoriterisme digital, intervensi tata kelola pemilu oleh oligarki, situasi pemberantasan korupsi secara umum dan insitusi KPK yang makin melemah, dan makin melemahnya sendi-sendi negara hukum demokratis. Selain itu, buku ini juga menocoba melihat demokrasi dari sudut pandang ekonomi dan perempuan dengan menekankan bahwa perempuan merupakan agensi dan tokoh utama dalam membangun ketahanan warga negara. Poin yang ingin digarisbawahi ialah bahwa perempuan merupakan pelaku ekonomi sekaligus pelaku demokrasi