Pemerintah Orde Baru yang sangat menekankan pembangunan ekonomi tidak dapat mengelak dari kebutuhan menciptakan sistem politik yang birokratis. Lancarnya pelaksanaan program-program ekonomi, yang dijalankan oleh mesin birokrasi yang sangat besar, mengakibatkan berkurangnya partisipasi masyarakat karena kebijaksanaan politik diputuskan oleh elite pemerintah. Dalam situasi demikian berkembanglah ideologi pembangunan yang didukung oleh menguatnya paham dwi-fungsi ABRI, penyederhanaan partai politik, tampilnya Golkar sebagai kekuatan politik, terbentuknya “kabinet dapur” serta program-program pembangunan lima tahun. 

.

Buku ini menelaah situasi tersebut dari perspektif awal munculnya Orde Baru, melalui empat pendekatan teoritis secara integral. Masing-masing adalah; anggapan bahwa masyarakt senantiasa mencari keseimbangan politik (static bias); anggapan bahwa negara adalah penyelenggara yang netral bagi persaingan antarkelompok masyarakat; penerapan analisa ekonomi yang tak terlepas dari aspek politik, serta perubahan masyarakat yang tidak cukup diterangkan secara domestik, namun harus dikaitkan dengan situasi internasional. Hasil yang diterapkan adalah analisa yang lebih memadai tentang elite politik Indonesia yang sedang membangun pada khususnya, dan negara-negara Dunia Ketiga pada umumnya.